Jumat, 17 April 2015



Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah


A.    Pendahuluan
Sistem ekonomi yang berasaskan syari’ah Islam menggabungkan elemen kerohanian dan kebendaan dengan orientasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Akhir proses sistem ekonomi itu adalah ibadah kepada Allah SWT yang meliputi elemen tauhid, tazkiyah, musâwah, ‘adalah dan al-falâh. Namun, realitas kaum muslimim di negara-negara yang berpenduduk Islam hingga saat ini masih jauh dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan dengan tanpa menegasikan sebagian negara yang berkembang.
Eksistensi lembaga keuangan dirasakan sebagai suatu yang responsip dalam menjawab fenomena yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Sadar atau tidak sadar keberdaannya sangat dibutuhkan dalam mempermudah akses aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Maka dengan demikian, semua sistem atau tehnis dalam administrasi dan standar operasional yang ada di lembaga keuangan tersebut harus transaparan. Baik dalam pencatatan dan proses yang dilakukan. Sehingga dengan begitu, antara lembaga keuangan dengan orang/nasabah tidak saling mencurigai dan saling merugikan.
Semua hasil usaha yang dikelola dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah seharusnya menggunakan sistem yang tidak merugikan salah satu yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena pada dasarnya Lembaga Keuangan secara umum sudah menggunakan pencatatan sistem distribuis hasil usaha berdasarkan standar akuntansi.
Basis  akuntansi  merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  menentukan  kapan  pengaruh  atas transaksi  atau  kejadian  harus  diakui  untuk  tujuan  pelaporan  keuangan.  Basis  akuntansi  mana yang  dipakai oleh  suatu  organisasi  tertentu,  tergantung  pada  kebijakan  dan  kondisi  yang  ada. Masing-masing  basis  akuntansi  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan.  Penggunaan salah  satu  basis  tersebut  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  pemerintah  diwajibkan  membuat neraca  yang  hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di  sisi  lain  wajib membuat  pengakuan  pendapatan,  belanja,  transfer,  pembiayaan  dan  laporan  realisasi  anggaran yang  dibuat  dengan  akuntansi  berbasis  kas.  Terlepas  dari  basis  akuntansi  mana  yang  dipakai, tulisan ini akan menjelaskan kedua  basis akuntansi  ini  yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat  maupun  sektor  publik  termasuk  pemerintahan, guna mengkaji Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.  

B.     Landasan Hukum
Berbicara mengenai Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syari’ah Republik Indonesia bahwa landasan hukum selain al-Qur’an yang dijadikan landasan hukum, ada juga beberapa hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum pendukung. Pada paper ini akan difokuskan pada sumber hukum dari hadits. Adapun hadits tersebut penulis mengambil kata al-Shulhu dan kata dharar sebagai keyword dalam mentakhrij atau menelusuri dua hadits yang dijadikan landasan hukum oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Kayword diambil dari kitab ma’jam mufahras li alfadzil hadits, Hadits tersebut ialah;
1.      Hadits tentang asas kemashlahatan. Hadits tersebut tercantum dalam beberapa kitab hadits primer, yaitu;
a.       Kitab Sunan Al-Turmudzi Juz III halaman 625
حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما" (رواه الترمذي) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimim itu terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

b.      Kitab Sunan Ibn Daud Juz IV halaman 16 pada baba Al-Shulhu
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان يعني ابن محمد – حدثنا سليمان بن بلال او عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين" زاد أحمد :" إلا صلحا أحل حراما او حرم حلالا" وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم"
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin” Imam Ahmad menambahkan “kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”  dan Sulaiman Ibn Daud menambahkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda “kaum Muslimim itu terikat dengan syarat-syarat mereka”.

c.       Kitab Sunan Ibn Majah Juz IV halaman 31.[6]
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا خالد مخلد قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الصلح جائز بين السملمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما"
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

2.      Hadits Tentang Kemudharatan
a.       Kitab Sunan Ibn Majah.[7]
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا إسحاق بن يحي بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن "لا ضرر ولا ضرار".
“Bahwa Rasulullah Saw menghakimi bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

b.      Sunan Ibnu Majah[8]
حدثنا محمد بن يحي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"
“Bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

C.    Kualitas Hadits
1.      Hadits Kemashalatan
Menanggapi hadits kemashlahatan tersebut, Ibnu Majah dalam sunannya berkomentar bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang sangat lemah karena sanad dari Katsir Ibn Abdillah Ibn Auf adalah matruk. Oleh sebab itu, para ulama tidak menganggap kuat pentashihan hadits yang dilakukan oleh Imam Turmuzi tersebut.[9]
Status matruk yang disandang oleh Katsir Ibn Abdullah Ibn Auf mengindikasikan bahwa hadits tersebut terindikasi dha’if karena rawi tidak adil dan tidak dhabit, atau kedustaan rawi. Matruk itu sendiri artinya adalah hadits yang diriwayarkan oleh orang yang tertuduh dusta dan hadits tersebut tidak diketahui kecuali dari jalur dia saja atau dia tertuduh fasik banyak kekeliruan atau karena waham.[10] Dengan demikian kualitas hadits tersebut sudah pasti menjadi hadits dhoif.
2.      Hadits Kemudharatan 
Hadits kedua penulis temukan dalam sumber primer hanya dalam kitab sunan Ibn Majah. Sedangkan dalam kitab skunder banyak termuat seperti dalam kitab hadits al-Arba’in yang menduduki hadits ke-32. Adapun masalah kualitas hadits tersebut penulis menemukan bahwa mengenai hadits mudharat tersebut ada beberapa komentar ulama yang disebut dalam beberapa kitab, di antaranya;
a.       Mustadrak Imam Hakim Al-Naisabury. Beliau mengatakan bahwa sanadnya shahih yang perawinya adalah rawi hadits dalam kitab shahih Muslim atau dengan kata lain صحيح الإسناد على شرط المسلم .[11]
b.      Ibnu Daqiq Al-‘id mengatakan bahwa Imam Nawawi mengakatagorikan hadits tersebut pada hadits hasan dikarenakan jalur periwayatannya saling menguatkan satu dengan yang lainnya.[12]
c.       Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan. Pendapat tersebut mendapat dukungan dari Ibnu Sholah dengan alasan bahwa hadits tersebut memiliki beberapa sanad yang terkait dan saling menguatkan satu dengan yang lain serta saling menghasankan satu dengan yang lainnya juga.[13]
Dengan mengacu kepada beberapa komentar ulama tersebut, kita bisa memastikan bahwa hadits tersebut jelas pada kategori hasan. Sehingga pengamalannya merupakan suatu keniscayaan. Dua hadits tersebut merupakan hadits dalam katogori visioner karena merupakan dua prinsip dan visi hidup yang humanis.

D.    Asbabul Wurud al-Hadits
Mengenai asbabul wurud dua hadits di atas, penulis hanya menemukan satu asbabul wurud hadits yaitu tentang hadits kedua. Imam Al-Suyuthi dalam kitab Al-Luma’ fi Asbabil Wurud menyebutkan bahwa asbabul wurud hadits tersebut adalah bahwa Abdul Razzak telah berkata dalam karyanya yang berjudul Mushannaf  “ada dua orang yang bersekutu dalam pohon kurma dan kedua orang itu berselisih gara-gara kurma tersebut. Salah satu dari keduanya mengatakan “kurma ini akan saya pecahkan menjadi dua, setengah untukku dan setengah untukmu” kemudian nabi bersabda dengan hadits tersebut.[14]
E.     Al-Ma’na al-Ijmali
Dua hadits di atas merupakan hadits yang visioner bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan sesama. Mashalahah dan mudhadarat yang disebut dalam dua hadits tersebut sebagai bentuk visi yang harus dijalankan oleh manusia dalam menjalin interaksi antar sesama.
Melirik dua hadits di atas, terlihat jelas bahwa hadits yang dijadikan dasar hukum tentang shulhu oleh DSN yang lengkap hanya termaktub dalam kitab Sunan Turmudzi. Adapun dalam kitab-kitab hadits primer lain tidak begitu lengkap. Sepanjang melakukan takhrij pada hadits tersebut, penulis hanya menemukan pada tiga kitab hadits primer sebagaimana di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa hadits tersebut masih kontradiktif sekalipun Imam Turmuzi mengkatagorikan kepada hadits hasan shahih namun banyak ulama hadits lain yang mengkatagorikan sebagai hadits dha’if sebagaiaman penjelasan paper-paper sebelumnya.
Hal yang urgen untuk dikaji adalah semangat hadits yang menganjurkan dan mengutakamakan asas kemashalahatan dalam melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis.Dengan menjujung tinggi asas kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan maka harmonisasi transaksi antar sesama bisa terbangun dan terjalin secara natural. Kemashlahatan merupakan lawan dari kemudharatan dan kemahslahatan itu menjadi tujuan dan orientasi dari syariat AllahSWT.  Asas kemashalahatan tersebut bukan saja disoroti dari aspek agama semata namun dibarengi atas dasar ilmu ekonomi dan mekanisme pasar yang berjalan dan berlaku. Dengan demikian, proteksi dari siklus bisnis atau ekonomi bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dizalimi.
Dalam prinsip ilmu ekonomi dan bisnis dikenal dengan teori mahslahah atau نظارية المصلحة  yang menyatakan bahwa mashalahat merupakan suatu yang nisbi, karena banyak mashalahat yang di dalamnya terkandung unsur mafsadah dan banyak mafsadah yang mengandung unsur mashlahah seperti minuman keras. Untuk itu sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan lebih banyak.[15] Karena upaya seseorang untuk menyelesaikan perselisihan dan berupaya melakukan perdamaian merupakan salah satu dari orientasi dan esensi ajaran Islam.
Hadits yang kedua di atas sering kali dikategorikan sebagai kaidah dalam upaya mengetahui masalah-masalah yang sifatnya furu’ terutama dalam masalah fiqh. Hadits tersebut secara redaksional memang menggunakan tata bahasa yang sederhana namun sarat dan pada akan makna yang terkandung di dalamnya. Larangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain secara general dipahami sebagai tindakan melawan adat dan hukum yang berlaku. Tanpa melihat  ras, suku, etnis dan agama bahwa tindakan membahayakan diri atau orang lain telah disepakati sebagai tindakan yang terlarang. Dengan demikian, apa bentuk dan siapa pun orangnya tidak dibolehkan untuk melakukan apalagi mewariskan serta membudayakan atau melestarikan tindakan tersebut.
Islam sebagai agama Rahmatan lil alamin mencerminkan visi dan misi yang diemban oleh agama Islam dan umat Islam itu sendiri begitu Indah. Maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin untuk menjaga kebersamaan, kemakmuran dan kemashalatan bersama. Islam bukan sekedar mengjarkan kebaikan, namun Islam dengan santun mengajarkan kebenaran dan keindahan. Islam dengan kebaikan tanpa kebenaran itu kurang bagus, Islam dengan kebaikan dan kebenaran juga tidak bagus, tapi Islam dengan kebaikan, kebenaran dan keindahan sungguh luar biasa. Maka upaya atau motiv membahayakan diri dan orang lain  menjadi virus yang harus dihilangkan. Menjaga keharmonisan sudah menjadi keniscayaan bagi setiap individu, maka sudah menjadi kepantasan juga untuk menjaga kemashalahatan bersama dan menjauhkan virus kemudharatan tersebut.
Dengan demikian, hadits kedua tersebut bukan sekedar penegasian biasa namun sarat akan makna dan ‘ibrah yang terkandung di dalamnya. Tanpa dipungkiri bahwa hadits tersebut mencerminkan jawami’ul kalimnya sabda nabi Muhammad Saw. Hadits yang begitu visioner dan sarat akan makna, baik dalam tatanan hidup ataupun tatanan kehidupan.

F.     Analisa Lafadz
Dalam kamus Al-Munawir disebutkan bahwa kata al-shulhu merupakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai.[16]
Kata جائز  yang berarti boleh merupakan legalitas dari shulhu tersebut. Dengan demikian, dasar hukumnya adalah boleh. Sedangkan subjeknya adalah kata بين المسلمين. Sekalipun subjeknya menggunakan kata muslimin bukan berarti perdamaian dengan non-muslim tidak boleh. Shuluh dengan siapa pun hukumnya dibolehkan karena konsep dasarnya adalah boleh. Maka kata muslimin tersebut menurut Abu Daud dikategorikan sebagai خرج مخرج الغالب  yaitu  keluar dari konsep biasanya.[17] Radaksi selanjutnya menggunakan huruf istitsna atau pengecualian. Itu artinya bahwa legalitas shuluh akan menjadi haram apabila dilakukan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal secara syar’i. Karena dalam konteks Islam perbuatan mengharamkan yang sudah jelas halal atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram sangat dilarang dan dicela. Akhir hadits tersebut ditutup dengan kalimat المسلمون على شروطهم  yang artinya konsekuensi dari sebuah akad dalam transaksi adalah adanya keterikatan antara kewajiban dan hak yang harus ditunaikan kepada masing-masing pihak.
Sedangkan pada hadits yang kedua mengguanakan kalimat negasi. Maka bila dicermati secara linguistik bahwa hadits kedua tersebut pertama menggunakan لا yaitu kalimat nafi yang berfungsi untuk menegasikan sesuatu. Nafi tersebut berfungsi sebagai pengharaman terhadap segala bentuk kemudaratan yang ada dalam hukum syar’iah dan ini berlaku secara absolut kecuali yang telah dikhususkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits seperti hukuman terhadap tindakan kriminalitas. Penegasian atau larangan tersebut secara jelas mengindikasikan haram melakukan perbuatan tersebut baik kepada diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dharar merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada orang lain secara umum dan menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dhirar merupakan perbuatan yang merugikan orang lain sementara dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atau dhirar itu lebih dahsyar dari dharar.[18]
Pengertian tersebut tercermin dari dua kosa kata yang digunakan yaitu dharar dan dhirar. Dua kata tersebut secara leksikal memiliki makna yang berbeda, dharar itu sendiri artinya membahayakn diri sendiri sedangkan dhirar itu artinya membahayan orang lain. Dua-duanya dilarang secara tegas karena kedua kata tersebut didahului oleh nafi yaitu لا. Dengan demikian, tidak ada celah sedikitpun untuk seorang dalam membahayakan baik diri sendiri apalagi membahayakan orang lain karena dua pekerjaan tersebut diawali dengan dua negasi atau huruf nafi. Kata yang perlu dikaji juga adalah lafadz dharar dan dhirar itu sendiri, dua kata tersebut menggunakan bentuk variasi kata nakirah (umum). Bila merujuk pada kajian linguistik maka kaidah yang muncul adalah
النكرة تفيد التعميم والمعرفة تفيد التخصيص
Nakirah (kata umum) itu mengindikasikan suatu makna yang sifatnya general atau global sedangkan ma’rifat itu mengindikasikan pada suatu makna yang sifatnya khusus atau privat.

Maka sangat jelas indikasi dari makna larangan tersebut, yaitu semua bentuk aktivitas membahayakan dilarang keras oleh agama Islam. Di samping itu antara larangan dharar dengan larangan dhirar di selangi dengan huruf wawu yang berfungsi sebagai لمطلق الجمع  larang secara muthlak melakukannya secara bersamaan atau larangan melakukan kedua-duanya.

G.    Istinbathul Hukmi
Sebagaimana yang telah diungkap oleh beberapa tulisan pada paper sebelumnya tentang status kualitas hadits yang pertama sebagai hadits dha’if, maka perlu meninjau kembali aspek legalitas dan aspek penggunaan hadits dha’if dalam istinbatul hukum. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya diamalkan atau diriwayatkan untuk dijadikan hujjah. Perbedaan tersebut bermuara karena hadits dha’if itu bukan hadits maudu’. Maka dalam perbedaan tersebut ada tiga pendapat menurut Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib;
1.      Hadits dha’if tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal atau dalam penetapan hukum. Pendapat ini didukung oleh Ibn Sayyid An-Nas dari Yahya Ibn Ma’in yang diikuti oleh Abu Bakar Ibn ‘Al-‘Arabi dan Ibn Hazm dan nampaknya pendapat ini berasal dari pendapat Al-Bukhori dan Muslim.[19]
2.      Hadits dha’if boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal maupun dalam penetapan hukum. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dengan paradigma bahwa hadits dha’if itu lebih kuat dari pada pendapat orang.[20]
3.      Hadits dha’if yang boleh diamalkan adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan beramal dan nasihat-nasihat agama. Dengan catatan bahwa hadits itu tidak samapi pada level maudu’. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi dan Ibn Hajar. Secara mayoritas pendapat yang ketiga ini yang populer di kalangan masyarakat.
Bila mencermati klasifikasi penggunaan hadits dha’if di atas, maka DSN dalam memberikan fatwa tentang boleh atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis yang menggunakan hadits dha’if menggunakan pendapat yang kedua. Akan tetapi, ada aspek pendukung dalam penggunaan hadits dha’if tersebut yaitu aspek kemashlahatan dan kemudaratan. Dengan demikian, paradigma yang digunakan sudah terlihat secara jelas bahwa sekalipun hadits itu masih banyak yang mengatakan dha’if atau bahkan sudah pasti dha’if namun DSN lebih kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadits dha’if lebih kuat dari pada pendapat orang.
Di samping itu, kita dapat mengetahui bahwa ada dua dua asas yang secara kontradiktif digunakan sebagai landasan hukum yaitu asas kemashlahatan dan asas kemudharatan. Artinya dua sisi tersebut digunakan sebagai media istibatul hukum oleh para ulama dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis salah satunya adalah yang digunakan oleh DSN dalam memberikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan keuangan syari’ah
Dalam konsep ekonomi Islam atau muamalah dikenal istilah prinsip mashlahah. Mashlahah itu sendiri adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.[21] Asas kemashalahatan ini menjadi salah satu poin penting dalam penetapan hukum.



H.    Kontekstualitas Hadits dalam Studi Kontemporer
1.      Sistem Distribusi Hasil Usaha
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
a.       Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
b.      Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
c.       Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2.      Pengertian Cash Basis dan Accrual Basis
Cash basis merupakan metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Sedangkan Accrual Basis adalah metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya.[22] Laporan keuangan utamanya dibuat berdasarkan basis akrual. Standar akuntansi mengharuskan konseo akrual karena para pendukung basis ini yakin bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan dengan kas basis, baik untuk mengukur kinerja maupun kondisi keuangan.[23]
Dalam  akuntansi  berbasis  kas,  transaksi  ekonomi  dan  kejadian  lain  diakui  ketika  kas diterima  atau  dibayarkan.  Basis  kas  ini  dapat  mengukur  kinerja  keuangan  yaitu  untuk mengetahui  perbedaan  antara  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas  dalam  suatu  periode.  Basis kas  menyediakan  informasi  mengenai  sumber  dana  yang  dihasilkan  selama  satu  periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran  (Statement  of  Receipts  and  Payment)  atau  Laporan  Arus  Kas  (Cash  Flow Statement).  Selain  itu  perlu  dibuat  suatu  catatan  atas  laporan  keuangan  atau  notes  to  financial statement yang menyajikan secara detail tentang item-item yang ada dalam laporan keuangan.
Akuntansi  berbasis  kas  ini  tentu  mempunyai  kelebihan  dan  keterbatasan.  Kelebihankelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana,  alokasi  dan  penggunaan  sumber-sumber  kas,  mudah  untuk  dimengerti  dan  dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas  dalam  periode  pelaporan  berjalan,  dan  mengabaikan  arus  sumber  daya  lain  yang  mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang  dan  saat  mendatang;  laporan  posisi  keuangan  (neraca)  tidak  dapat  disajikan,  karena tidak  terdapat  pencatatan  secara  double  entry;  tidak  dapat  menyediakan  informasi  mengenai biaya pelayanan(cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.
Akuntansi  berbasis  akrual  berarti  suatu  basis  akuntansi  di  mana  transaksi  ekonomi  dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. International Monetary Fund (IMF) sebagai  lembaga  kreditur  menyusun  Government  Finance  Statistics  (GFS)  yang  di  dalamnya menyarankan  kepada  negara-negara  debiturnya  untuk  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual dalam  pembuatan  laporan  keuangan.  Alasan  penerapan  basis  akrual  ini  karena  saat  pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya.
Jadi  basis  akrual  ini  menyediakan  estimasi  yang  tepat  atas  pengaruh  kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind  transaction,  dan  arus  ekonomi  lainnya.  Akuntansi  berbasis  akrual  memang  dianggap ideal karena memberikan gambara n yang lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi jika dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Namun, untuk menerapkannya, kajian dan strategi komprehensif  sangat  perlu  dilakukan  karena  akan  memengaruhi  banyak  hal  di  samping perubahan teknik akuntansi yang pasti terjadi

I.       Kesimpulan
dari paparan di atas, dapat simpulkan beberapa konklusi, yaitu;
1.      Paradigma DSN dalam menggunakan hadits baik shahih, hasan atau dha’if sesuai dengan standar yang berlaku dalam mushtalahul hadits;
2.      Hadits yang digunakan ada yang kaulitasnya hasan dan ada yang kualitasnya dho’if, dan penggunaan hadits dha’if sebagai hujjah hukum ada pendapat yang membolehkan.
3.      Dalam memberikan fatwa DSN menggunakan dua teori yaitu نظارية المصلحة مع نظارية المضارة (teori kemashlahatan dan teori kemudharatan);
4.      Mekanisme pencatatan seharusnya diketahui oleh masing-masing pihak dan diperbolehkan menggunakan salah satu dari dua metode pencatatan akuntansi.









DAFTAR PUSTAKA
A.W, Munawir, Kamus Al-Munawir, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).
Abadi, Abu Tayyib, ‘Ainul Ma’bud, (Mesir: Dar AL-Hadits, 2001).
Al-Azdy, Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asyasy Al-Sijistaniy, Sunan Ibi Daud (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997).

Al-Hanbali, Ibnu Rajab, Jâm’iul ‘Ulum wal Hikam, (Mesir; Darul Al-Hadits, 2001).

Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, Ushulul Hadits wa Ulumuhu (Kairo: Al-Babi Al-Halabi, 1961).

Al-Naisabury, Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘Ala Al-Shahihain, (Riyadh: Dar al-Haramain, tt).

Al-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Luma’ Fi Asbabil Wurud (Bairut: Darul Kutub; 1986).

Al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibni Majah (Bairut; Dar al-Jîl, 1998).

Al-‘id, Ibnu Daqiq, Syarah Al-Arb’in an-Nawawiyah, (Cairo: Dar Al-Salem, 2012).

Burhanudin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

K. R. Subramanyam & John J. Wild, Analisa Laporan Keuangan; Financial Statement Analysis, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Mukri, Barmawi, Kontekstualisasi Hadis Rasulullah : Mengungkap Akar dan Impelementasinya (Yogyakarta: IDEAL, 2005).

Pradja, Juhaya S.,  Ekonomi Syari’ah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).






0 komentar:

Posting Komentar