Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
A. Pendahuluan
Sistem ekonomi yang berasaskan syari’ah Islam menggabungkan elemen
kerohanian dan kebendaan dengan orientasi untuk mewujudkan masyarakat yang
adil. Akhir proses sistem ekonomi itu adalah ibadah kepada Allah SWT yang
meliputi elemen tauhid, tazkiyah, musâwah, ‘adalah dan al-falâh. Namun,
realitas kaum muslimim di negara-negara yang berpenduduk Islam hingga saat ini
masih jauh dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan dengan tanpa menegasikan
sebagian negara yang berkembang.
Eksistensi lembaga
keuangan dirasakan sebagai suatu yang responsip dalam menjawab fenomena yang
sedang berkembang di kalangan masyarakat. Sadar atau tidak sadar keberdaannya
sangat dibutuhkan dalam mempermudah akses aktivitas ekonomi dan bisnis yang
dilakukan. Maka dengan demikian, semua sistem atau tehnis dalam administrasi
dan standar operasional yang ada di lembaga keuangan tersebut harus
transaparan. Baik dalam pencatatan dan proses yang dilakukan. Sehingga dengan
begitu, antara lembaga keuangan dengan orang/nasabah tidak saling mencurigai
dan saling merugikan.
Semua hasil usaha yang
dikelola dalam Lembaga Keuangan Syariah sudah seharusnya menggunakan sistem
yang tidak merugikan salah satu yang sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku. Karena pada dasarnya Lembaga Keuangan secara umum sudah menggunakan
pencatatan sistem distribuis hasil usaha berdasarkan standar akuntansi.
Basis akuntansi
merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang menentukan kapan
pengaruh atas transaksi atau
kejadian harus diakui
untuk tujuan pelaporan
keuangan. Basis akuntansi
mana yang dipakai oleh suatu
organisasi tertentu, tergantung
pada kebijakan dan
kondisi yang ada. Masing-masing basis
akuntansi tersebut mempunyai
kelebihan dan kekurangan.
Penggunaan salah satu basis
tersebut didasarkan pada
kenyataan bahwa pemerintah
diwajibkan membuat neraca yang
hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi
lain wajib membuat pengakuan
pendapatan, belanja, transfer,
pembiayaan dan laporan
realisasi anggaran yang dibuat
dengan akuntansi berbasis
kas. Terlepas dari
basis akuntansi mana
yang dipakai, tulisan ini akan
menjelaskan kedua basis akuntansi ini
yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun
sektor publik termasuk
pemerintahan, guna mengkaji Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000
Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
B. Landasan Hukum
Berbicara mengenai Sistem
Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah sesuai dengan Fatwa
Dewan Pengawas Syari’ah Republik Indonesia bahwa landasan hukum selain
al-Qur’an yang dijadikan landasan hukum, ada juga beberapa hadits yang
dijadikan sebagai landasan hukum pendukung. Pada paper ini akan difokuskan pada
sumber hukum dari hadits. Adapun hadits tersebut penulis mengambil kata al-Shulhu
dan kata dharar sebagai keyword dalam mentakhrij
atau menelusuri dua hadits yang dijadikan landasan hukum oleh Dewan Pengawas
Syari’ah. Kayword diambil dari kitab ma’jam mufahras li alfadzil hadits,
Hadits tersebut ialah;
1.
Hadits tentang asas
kemashlahatan. Hadits tersebut tercantum dalam beberapa kitab hadits primer,
yaitu;
a. Kitab Sunan Al-Turmudzi Juz III halaman 625
حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا أبو
عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا
أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما" (رواه
الترمذي) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
“Perdamaian dapat
dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimim itu terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram”
b. Kitab Sunan Ibn Daud Juz IV halaman 16 pada baba Al-Shulhu
حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا
ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان
يعني ابن محمد – حدثنا سليمان بن بلال او عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن
زيد عن الوليد بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"الصلح جائز بين المسلمين" زاد أحمد :" إلا صلحا أحل حراما او حرم
حلالا" وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"المسلمون على شروطهم"
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin” Imam Ahmad menambahkan
“kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram” dan Sulaiman Ibn Daud menambahkan
bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda “kaum Muslimim itu terikat dengan
syarat-syarat mereka”.
c. Kitab Sunan Ibn Majah Juz IV halaman 31.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال :
حدثنا خالد مخلد قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" الصلح جائز بين السملمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما"
“Perdamaian dapat
dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram”
2.
Hadits Tentang
Kemudharatan
a. Kitab Sunan Ibn Majah.
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو
المغلس قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثنا إسحاق بن
يحي بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن
"لا ضرر ولا ضرار".
“Bahwa
Rasulullah Saw menghakimi bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak
boleh membahayakan orang lain”
حدثنا محمد بن يحي قال: حدثنا عبد
الرزاق قال: أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"
“Bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa tidak boleh membahayakan diri
sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”
C. Kualitas Hadits
1. Hadits Kemashalatan
Menanggapi hadits kemashlahatan tersebut, Ibnu Majah dalam sunannya
berkomentar bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang sangat lemah karena
sanad dari Katsir Ibn Abdillah Ibn Auf adalah matruk. Oleh sebab itu,
para ulama tidak menganggap kuat pentashihan hadits yang dilakukan oleh Imam
Turmuzi tersebut.
Status matruk yang disandang oleh Katsir Ibn Abdullah Ibn Auf
mengindikasikan bahwa hadits tersebut terindikasi dha’if karena rawi tidak adil
dan tidak dhabit, atau kedustaan rawi. Matruk itu sendiri artinya adalah hadits
yang diriwayarkan oleh orang yang tertuduh dusta dan hadits tersebut tidak
diketahui kecuali dari jalur dia saja atau dia tertuduh fasik banyak kekeliruan
atau karena waham. Dengan
demikian kualitas hadits tersebut sudah pasti menjadi hadits dhoif.
2. Hadits Kemudharatan
Hadits kedua penulis temukan dalam sumber primer hanya dalam kitab sunan
Ibn Majah. Sedangkan dalam kitab skunder banyak termuat seperti dalam kitab
hadits al-Arba’in yang menduduki hadits ke-32. Adapun masalah kualitas hadits
tersebut penulis menemukan bahwa mengenai hadits mudharat tersebut ada beberapa
komentar ulama yang disebut dalam beberapa kitab, di antaranya;
a. Mustadrak Imam Hakim Al-Naisabury. Beliau mengatakan bahwa sanadnya shahih
yang perawinya adalah rawi hadits dalam kitab shahih Muslim atau dengan kata
lain صحيح الإسناد على شرط المسلم .
b. Ibnu Daqiq Al-‘id mengatakan bahwa Imam Nawawi mengakatagorikan hadits
tersebut pada hadits hasan dikarenakan jalur periwayatannya saling menguatkan
satu dengan yang lainnya.
c. Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan. Pendapat
tersebut mendapat dukungan dari Ibnu Sholah dengan alasan bahwa hadits tersebut
memiliki beberapa sanad yang terkait dan saling menguatkan satu dengan yang
lain serta saling menghasankan satu dengan yang lainnya juga.
Dengan mengacu kepada beberapa komentar ulama tersebut, kita bisa
memastikan bahwa hadits tersebut jelas pada kategori hasan. Sehingga pengamalannya
merupakan suatu keniscayaan. Dua hadits tersebut merupakan hadits dalam
katogori visioner karena merupakan dua prinsip dan visi hidup yang humanis.
D. Asbabul Wurud al-Hadits
Mengenai asbabul wurud
dua hadits di atas, penulis hanya menemukan satu asbabul wurud hadits yaitu
tentang hadits kedua. Imam Al-Suyuthi dalam kitab Al-Luma’ fi Asbabil Wurud menyebutkan
bahwa asbabul wurud hadits tersebut adalah bahwa Abdul Razzak telah berkata
dalam karyanya yang berjudul Mushannaf
“ada dua orang yang bersekutu dalam pohon kurma dan kedua orang itu
berselisih gara-gara kurma tersebut. Salah satu dari keduanya mengatakan “kurma
ini akan saya pecahkan menjadi dua, setengah untukku dan setengah untukmu” kemudian
nabi bersabda dengan hadits tersebut.
E. Al-Ma’na al-Ijmali
Dua hadits di atas
merupakan hadits yang visioner bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan sesama.
Mashalahah dan mudhadarat yang disebut dalam dua hadits tersebut sebagai bentuk
visi yang harus dijalankan oleh manusia dalam menjalin interaksi antar sesama.
Melirik dua hadits di
atas, terlihat jelas bahwa hadits yang dijadikan dasar hukum tentang shulhu
oleh DSN yang lengkap hanya termaktub dalam kitab Sunan Turmudzi. Adapun dalam
kitab-kitab hadits primer lain tidak begitu lengkap. Sepanjang melakukan
takhrij pada hadits tersebut, penulis hanya menemukan pada tiga kitab hadits
primer sebagaimana di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa hadits tersebut masih
kontradiktif sekalipun Imam Turmuzi mengkatagorikan kepada hadits hasan shahih
namun banyak ulama hadits lain yang mengkatagorikan sebagai hadits dha’if
sebagaiaman penjelasan paper-paper sebelumnya.
Hal yang urgen untuk
dikaji adalah semangat hadits yang menganjurkan dan mengutakamakan asas
kemashalahatan dalam melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis.Dengan menjujung
tinggi asas kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan maka harmonisasi
transaksi antar sesama bisa terbangun dan terjalin secara natural.
Kemashlahatan merupakan lawan dari kemudharatan dan kemahslahatan itu menjadi
tujuan dan orientasi dari syariat AllahSWT. Asas kemashalahatan tersebut bukan saja
disoroti dari aspek agama semata namun dibarengi atas dasar ilmu ekonomi dan
mekanisme pasar yang berjalan dan berlaku. Dengan demikian, proteksi dari
siklus bisnis atau ekonomi bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa ada yang
merasa dizalimi.
Dalam prinsip ilmu
ekonomi dan bisnis dikenal dengan teori mahslahah atau نظارية المصلحة yang menyatakan bahwa mashalahat merupakan
suatu yang nisbi, karena banyak mashalahat yang di dalamnya terkandung unsur
mafsadah dan banyak mafsadah yang mengandung unsur mashlahah seperti minuman
keras. Untuk itu sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan lebih
banyak. Karena upaya
seseorang untuk menyelesaikan perselisihan dan berupaya melakukan perdamaian
merupakan salah satu dari orientasi dan esensi ajaran Islam.
Hadits yang kedua di
atas sering kali dikategorikan sebagai kaidah dalam upaya mengetahui
masalah-masalah yang sifatnya furu’ terutama dalam masalah fiqh. Hadits
tersebut secara redaksional memang menggunakan tata bahasa yang sederhana namun
sarat dan pada akan makna yang terkandung di dalamnya. Larangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain secara
general dipahami sebagai tindakan melawan adat dan hukum yang berlaku. Tanpa
melihat ras, suku, etnis dan agama bahwa
tindakan membahayakan diri atau orang lain telah disepakati sebagai tindakan
yang terlarang. Dengan demikian, apa bentuk dan siapa pun orangnya tidak
dibolehkan untuk melakukan apalagi mewariskan serta membudayakan atau
melestarikan tindakan tersebut.
Islam sebagai agama Rahmatan
lil alamin mencerminkan visi dan misi yang diemban oleh agama Islam dan
umat Islam itu sendiri begitu Indah. Maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin
untuk menjaga kebersamaan, kemakmuran dan kemashalatan bersama. Islam bukan
sekedar mengjarkan kebaikan, namun Islam dengan santun mengajarkan kebenaran
dan keindahan. Islam dengan kebaikan tanpa kebenaran itu kurang bagus, Islam
dengan kebaikan dan kebenaran juga tidak bagus, tapi Islam dengan kebaikan,
kebenaran dan keindahan sungguh luar biasa. Maka upaya atau motiv membahayakan
diri dan orang lain menjadi virus yang
harus dihilangkan. Menjaga keharmonisan sudah menjadi keniscayaan bagi setiap
individu, maka sudah menjadi kepantasan juga untuk menjaga kemashalahatan
bersama dan menjauhkan virus kemudharatan tersebut.
Dengan demikian, hadits
kedua tersebut bukan sekedar penegasian biasa namun sarat akan makna dan ‘ibrah
yang terkandung di dalamnya. Tanpa dipungkiri bahwa hadits tersebut
mencerminkan jawami’ul kalimnya sabda nabi Muhammad Saw. Hadits yang
begitu visioner dan sarat akan makna, baik dalam tatanan hidup ataupun tatanan
kehidupan.
F. Analisa Lafadz
Dalam kamus Al-Munawir
disebutkan bahwa kata al-shulhu merupakan perjanjian untuk mengakhiri
perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai.
Kata جائز yang berarti boleh merupakan legalitas dari shulhu
tersebut. Dengan demikian, dasar hukumnya adalah boleh. Sedangkan subjeknya
adalah kata بين المسلمين.
Sekalipun subjeknya menggunakan kata muslimin bukan berarti perdamaian dengan
non-muslim tidak boleh. Shuluh dengan siapa pun hukumnya dibolehkan karena
konsep dasarnya adalah boleh. Maka kata muslimin tersebut menurut Abu Daud
dikategorikan sebagai خرج مخرج الغالب yaitu keluar dari konsep
biasanya.
Radaksi selanjutnya menggunakan huruf istitsna atau pengecualian. Itu artinya
bahwa legalitas shuluh akan menjadi haram apabila dilakukan untuk menghalalkan
yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal secara syar’i. Karena dalam
konteks Islam perbuatan mengharamkan yang sudah jelas halal atau menghalalkan
sesuatu yang sudah jelas haram sangat dilarang dan dicela. Akhir hadits
tersebut ditutup dengan kalimat المسلمون على شروطهم yang artinya
konsekuensi dari sebuah akad dalam transaksi adalah adanya keterikatan antara
kewajiban dan hak yang harus ditunaikan kepada masing-masing pihak.
Sedangkan pada hadits
yang kedua mengguanakan kalimat negasi. Maka bila dicermati secara linguistik
bahwa hadits kedua tersebut pertama menggunakan لا
yaitu kalimat nafi yang berfungsi untuk menegasikan sesuatu. Nafi tersebut
berfungsi sebagai pengharaman terhadap segala bentuk kemudaratan yang ada dalam
hukum syar’iah dan ini berlaku secara absolut kecuali yang telah dikhususkan
dalam al-Qur’an dan al-Hadits seperti hukuman terhadap tindakan kriminalitas.
Penegasian atau larangan tersebut secara jelas mengindikasikan haram melakukan
perbuatan tersebut baik kepada diri sendiri
atau membahayakan orang lain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dharar
merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada orang lain
secara umum dan menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dhirar merupakan
perbuatan yang merugikan orang lain sementara dia tidak mendapatkan keuntungan
apa-apa atau dhirar itu lebih dahsyar dari dharar.
Pengertian tersebut tercermin
dari dua kosa kata yang digunakan yaitu dharar dan dhirar. Dua
kata tersebut secara leksikal memiliki makna yang berbeda, dharar itu
sendiri artinya membahayakn diri sendiri sedangkan dhirar itu artinya
membahayan orang lain. Dua-duanya dilarang secara tegas karena kedua kata
tersebut didahului oleh nafi yaitu لا. Dengan demikian, tidak ada celah sedikitpun untuk
seorang dalam membahayakan baik diri sendiri apalagi membahayakan orang lain
karena dua pekerjaan tersebut diawali dengan dua negasi atau huruf nafi. Kata
yang perlu dikaji juga adalah lafadz dharar dan dhirar itu
sendiri, dua kata tersebut menggunakan bentuk variasi kata nakirah (umum). Bila
merujuk pada kajian linguistik maka kaidah yang muncul adalah
النكرة تفيد
التعميم والمعرفة تفيد التخصيص
Nakirah (kata umum) itu
mengindikasikan suatu makna yang sifatnya general atau global sedangkan
ma’rifat itu mengindikasikan pada suatu makna yang sifatnya khusus atau privat.
Maka sangat jelas
indikasi dari makna larangan tersebut, yaitu semua bentuk aktivitas
membahayakan dilarang keras oleh agama Islam. Di samping itu antara larangan dharar
dengan larangan dhirar di selangi dengan huruf wawu yang berfungsi
sebagai لمطلق الجمع larang secara muthlak melakukannya secara
bersamaan atau larangan melakukan kedua-duanya.
G. Istinbathul Hukmi
Sebagaimana yang telah
diungkap oleh beberapa tulisan pada paper sebelumnya tentang status kualitas
hadits yang pertama sebagai hadits dha’if, maka perlu meninjau kembali aspek
legalitas dan aspek penggunaan hadits dha’if dalam istinbatul hukum. Para ulama
berbeda pendapat tentang boleh tidaknya diamalkan atau diriwayatkan untuk
dijadikan hujjah. Perbedaan tersebut bermuara karena hadits dha’if itu bukan
hadits maudu’. Maka dalam perbedaan tersebut ada tiga pendapat menurut Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib;
1. Hadits dha’if tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan
beramal atau dalam penetapan hukum. Pendapat ini didukung oleh Ibn Sayyid
An-Nas dari Yahya Ibn Ma’in yang diikuti oleh Abu Bakar Ibn ‘Al-‘Arabi dan Ibn
Hazm dan nampaknya pendapat ini berasal dari pendapat Al-Bukhori dan Muslim.
2. Hadits dha’if boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal
maupun dalam penetapan hukum. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad Ibn Hanbal dan
Abu Daud dengan paradigma bahwa hadits dha’if itu lebih kuat dari pada pendapat
orang.
3. Hadits dha’if yang boleh diamalkan adalah hadits-hadits yang berkaitan
dengan keutamaan beramal dan nasihat-nasihat agama. Dengan catatan bahwa hadits
itu tidak samapi pada level maudu’. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi dan
Ibn Hajar. Secara mayoritas pendapat yang ketiga ini yang populer di kalangan
masyarakat.
Bila mencermati
klasifikasi penggunaan hadits dha’if di atas, maka DSN dalam memberikan fatwa
tentang boleh atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis yang menggunakan
hadits dha’if menggunakan pendapat yang kedua. Akan tetapi, ada aspek pendukung
dalam penggunaan hadits dha’if tersebut yaitu aspek kemashlahatan dan
kemudaratan. Dengan demikian, paradigma yang digunakan sudah terlihat secara
jelas bahwa sekalipun hadits itu masih banyak yang mengatakan dha’if atau bahkan
sudah pasti dha’if namun DSN lebih kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadits
dha’if lebih kuat dari pada pendapat orang.
Di samping itu, kita
dapat mengetahui bahwa ada dua dua asas yang secara kontradiktif digunakan
sebagai landasan hukum yaitu asas kemashlahatan dan asas kemudharatan. Artinya
dua sisi tersebut digunakan sebagai media istibatul hukum oleh para
ulama dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis salah satunya adalah yang digunakan
oleh DSN dalam memberikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan keuangan
syari’ah
Dalam konsep ekonomi Islam atau muamalah dikenal
istilah prinsip mashlahah. Mashlahah itu sendiri adalah sesuatu yang
ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas
segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’ yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.
Asas kemashalahatan ini menjadi salah satu poin penting dalam penetapan hukum.
H. Kontekstualitas Hadits dalam Studi Kontemporer
1. Sistem
Distribusi Hasil Usaha
Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 14/DSN-DSN/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam
Lembaga Keuangan Syariah
a. Pada
prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis
dalam administrasi keuangan.
b. Dilihat dari
segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem
Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya
ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
c. Penetapan
sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2.
Pengertian Cash
Basis dan Accrual Basis
Cash basis merupakan metode pencatatan dalam akuntansi, di mana
dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal
yang diterima. Sedangkan Accrual Basis adalah metode pencatatan dalam
akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi dicatat berdasarkan konsep
pengakuan sesungguhnya. Laporan keuangan
utamanya dibuat berdasarkan basis akrual. Standar akuntansi mengharuskan konseo
akrual karena para pendukung basis ini yakin bahwa akuntansi akrual lebih
unggul dibandingkan dengan kas basis, baik untuk mengukur kinerja maupun
kondisi keuangan.
Dalam akuntansi berbasis
kas, transaksi ekonomi
dan kejadian lain
diakui ketika kas diterima
atau dibayarkan. Basis
kas ini dapat
mengukur kinerja keuangan
yaitu untuk mengetahui perbedaan
antara penerimaan kas
dan pengeluaran kas
dalam suatu periode.
Basis kas menyediakan informasi
mengenai sumber dana
yang dihasilkan selama
satu periode, penggunaan dana dan
saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas
biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement
of Receipts and
Payment) atau Laporan
Arus Kas (Cash
Flow Statement). Selain itu
perlu dibuat suatu
catatan atas laporan
keuangan atau notes
to financial statement yang
menyajikan secara detail tentang item-item yang ada dalam laporan keuangan.
Akuntansi berbasis kas
ini tentu mempunyai
kelebihan dan keterbatasan.
Kelebihankelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis
kas memperlihatkan sumber dana,
alokasi dan penggunaan
sumber-sumber kas, mudah
untuk dimengerti dan
dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang
mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika
menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan
akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam
periode pelaporan berjalan,
dan mengabaikan arus
sumber daya lain
yang mungkin berpengaruh pada
kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat
sekarang dan saat
mendatang; laporan posisi
keuangan (neraca) tidak
dapat disajikan, karena tidak
terdapat pencatatan secara
double entry; tidak
dapat menyediakan informasi
mengenai biaya pelayanan(cost of service) sebagai alat untuk penetapan
harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.
Akuntansi berbasis akrual
berarti suatu basis
akuntansi di mana
transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan
dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan
pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas
diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh
institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan.
International Monetary Fund (IMF) sebagai
lembaga kreditur menyusun
Government Finance Statistics
(GFS) yang di
dalamnya menyarankan kepada negara-negara
debiturnya untuk menerapkan
akuntansi berbasis akrual dalam
pembuatan laporan keuangan.
Alasan penerapan basis
akrual ini karena
saat pencatatan (recording)
sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya.
Jadi basis akrual
ini menyediakan estimasi
yang tepat atas
pengaruh kebijakan pemerintah
terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan
informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat,
termasuk transaksi internal, in-kind
transaction, dan arus
ekonomi lainnya. Akuntansi
berbasis akrual memang
dianggap ideal karena memberikan gambara n yang lebih akurat atas
kondisi keuangan suatu organisasi jika dibandingkan dengan akuntansi berbasis
kas. Namun, untuk menerapkannya, kajian dan strategi komprehensif sangat
perlu dilakukan karena
akan memengaruhi banyak
hal di samping perubahan teknik akuntansi yang pasti
terjadi
I. Kesimpulan
dari paparan di atas, dapat simpulkan beberapa konklusi, yaitu;
1. Paradigma DSN dalam menggunakan hadits baik shahih, hasan atau dha’if
sesuai dengan standar yang berlaku dalam mushtalahul hadits;
2. Hadits yang digunakan ada yang kaulitasnya hasan dan ada yang kualitasnya
dho’if, dan penggunaan hadits dha’if sebagai hujjah hukum ada pendapat yang
membolehkan.
3. Dalam memberikan fatwa DSN menggunakan dua teori yaitu نظارية المصلحة مع نظارية المضارة (teori kemashlahatan dan teori
kemudharatan);
4. Mekanisme pencatatan seharusnya diketahui oleh masing-masing pihak dan diperbolehkan
menggunakan salah satu dari dua metode pencatatan akuntansi.
DAFTAR
PUSTAKA
A.W,
Munawir, Kamus Al-Munawir, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).
Abadi,
Abu Tayyib, ‘Ainul Ma’bud, (Mesir: Dar AL-Hadits, 2001).